Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyebut adanya strategi politik uang yang digunakan oleh sejumlah tokoh yang mengikuti Pemilu 2024 tidak mudah untuk bisa berjalan efektif dan cenderung mahal karena dampaknya yang tidak sebanding dengan ekspektasi.
"Politik uang ini kecenderungannya menurut saya kenapa jadi heboh, ini yang sebetulnya efektivitasnya itu hanya satu dari 10 kasus. Itu karena mereka tidak tahu persis, siapa yang betul-betul bisa dipengaruhi, siapa dan di mana," kata pendiri SMRC Saiful Mujani dalam bincang-bincang bertajuk Potensi Politik Uang di Pemilu 2024 yang diikuti secara daring di Jakarta.
Baca juga : Ketua Barikade 98 Minta Panglima TNI Tindak Tegas Oknum TNI Terlibat Penganiayaan di Boyolali
Saiful menuturkan bahwa politik uang sulit untuk berjalan dengan efektif karena para peserta pemilu tidak mengetahui secara pasti siapa dan di mana (by name by address) orang yang mendukung mereka setelah menerima uang atau hadiah yang telah disalurkan.
Berdasarkan hasil survei yang SMRC lakukan dalam periode Oktober—November 2023 secara nasional, diketahui setidaknya politik uang kemungkinan hanya dapat efektif pada satu dari 10 kasus.
Hal tersebut membuktikan jika politikus ingin mendapatkan setidaknya satu suara, politik uang perlu disebar kepada 10 orang. Ketidakpastian itulah, katanya, yang membuat politisi membutuhkan dana dalam jumlah besar untuk melakukan kampanye selama masa pemilu berlangsung.
Baca juga : Golkar Dinilai Lebih Cocok Usung Jusuf Hamka di Pilkada Jakarta
"Akibatnya adalah para pelaku politik uang ini, dia akan menghambur-hamburkan uangnya. Jadi, mahal, itu yang membuat pemilu mahal," ujarnya.
Menurut dia, alasan lain politik uang tidak berjalan efektif yakni disebabkan oleh pilihan yang ditentukan oleh masyarakat dalam kotak pemungutan suara, tidak dapat diketahui oleh para calon, serta pernyataan tokoh yang mengatakan masyarakat dapat menerima uang tersebut tanpa harus memilih dirinya.