JT – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan menunda pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 hingga setelah Pilkada 2024. Penundaan ini disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakernatrgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho, di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (21/11).
"Tidak jadi (hari ini). Kita masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan teknis, serta diskusi dengan Dewan Pengupahan Nasional," kata Hari.
Baca juga : DLH DKI Jakarta Gandeng Disdik Tingkatkan Edukasi Pilah Sampah pada Anak-anak
Hari mengindikasikan bahwa pengumuman UMP akan dilakukan setelah Pilkada.
"Mudah-mudahan dalam waktu dekat, mungkin habis Pilkada. Itu barangkali sudah siap narasinya," ujarnya.
Namun, ia belum memberikan tanggal pasti terkait pengumuman UMP DKI 2025.
Baca juga : Suswono Ajak Ibu PKK dan Dasawisma Berdayakan Jakarta yang Lebih Mandiri
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah masih menyelesaikan rumusan penghitungan UMP, yang ditargetkan rampung akhir November.
"Hopefully, akhir bulan ini kita akan keluar dengan rumusan. Kita akan menghadap Pak Presiden untuk mendapatkan arahan dari beliau," kata Yassierli.
Bagikan
