JT - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengatakan penghapusan Nomor Induk Kependudukan (NIK) DKI Jakarta oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan konsekuensi warga yang sudah tak lagi berdomisili di Jakarta. 

“Jadi bagi masyarakat yang tidak lagi aktif KTP Jakarta-nya, saya kira itu suatu konsekuensi karena kan mereka sudah tinggal di luar Jakarta cukup lama sehingga itu suatu konsekuensi yang harus diterima,” kata dia di Jakarta, Senin.
 

Baca juga : Rotasi dan Mutasi Jabatan di Struktural Organisasi Polda Metro Jaya

Dia mengingatkan setiap warga negara yang memilih menetap dan tinggal di luar Jakarta harus segara mengurus dokumen pindah domisili.
Menurut William, warga negara yang baik harus mengikuti aturan yang berlaku di daerah domisilinya, termasuk aturan mengenai hak politik, yakni warga yang tinggal dan menetap di luar Jakarta tidak bisa lagi menggunakan hak politik memilih pemilihan kepala daerah (pilkada).  

Baca juga : Pemilik Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kepulauan Seribu Capai 32 Persen dari Target Nasional

"Kalau dia tinggal di luar Jakarta cukup lama, dia menetap di sana, saya kira harus mengikuti proses dan aturan kependudukan yang baik dan benar. Mereka seharusnya menggunakan hak politiknya dimana dia tinggal," katanya.