JT – Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid, mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas permasalahan pagar laut yang tengah menjadi perhatian publik.
"Pemerintah harus mengkaji ulang dan memahami duduk perkara terkait pagar laut ini," ujar Alissa dalam jumpa pers bersama Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Jakarta Pusat, Selasa (28/1).
Baca juga : Rapat Paripurna Pengesahan RUU Pilkada Ditunda, Banyak Anggota DPR RI Hadir ke Luar Kota
Menurut Alissa, permasalahan pagar laut mencerminkan adanya pelanggaran hukum yang melibatkan pihak tertentu, termasuk pemerintah. Ia menyoroti dugaan pembiaran oleh pemerintah daerah terhadap pemasangan pagar laut yang dianggap menguntungkan korporasi.
"Ketika penyelenggara negara tidak peka dan membiarkan situasi ini terjadi, timbul pertanyaan besar tentang adanya unsur koruptif dalam penerbitan izin pagar laut tersebut," tegas putri Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Alissa menekankan bahwa keberadaan pagar laut sangat merugikan nelayan karena membatasi ruang gerak mereka dalam mencari nafkah.
Baca juga : Kemendikbudristek: Diperlukan Kolaborasi untuk Menciptakan Lingkungan Digital Aman bagi Siswa
"Pemerintah harus memastikan bahwa laut tidak dikavling untuk kepentingan korporasi, melainkan untuk masyarakat Indonesia," kata Alissa.
Ia berharap pemerintah segera mengambil tindakan tegas untuk menyelesaikan masalah ini dan memastikan wilayah laut tetap menjadi milik publik.
Bagikan
