JT - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mempersiapkan basis data kependudukan sebagai langkah menuju status kota global setelah tidak lagi menjadi ibu kota.
"Pentingnya basis data kependudukan membuat ketepatan angka menjadi hal utama," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat berkunjung ke Kelurahan Kamal Muara, Jakarta Utara, pada hari Senin.
Baca juga : PLN siapkan listrik berlapis di lokasi vital untuk Pemilu 2024
Heru juga menekankan perlunya Jakarta sebagai kota global mempertahankan bisnis ekonomi, pariwisata olahraga, dan menjadi tuan rumah kegiatan internasional.
"Dengan basis data kependudukan yang tepat, kebijakan Jakarta ke depannya akan lebih jelas, mulai dari kebijakan ekonomi, sosial, transportasi, penanggulangan banjir, dan lainnya," ungkapnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menetapkan program prioritas setelah perpindahan ibu kota Indonesia ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, antara lain penyediaan air bersih dan pengurangan kemacetan.
Baca juga : DKI Sosialisasikan Gerakan Anti Pencucian Uang kepada ASN di Pulau Seribu
"Saat ibu kota pindah, prioritas pertama Jakarta adalah meningkatkan kemampuan dalam pelayanan air bersih," kata Heru kepada ANTARA di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Kamis (29/2).
Terkait usulan RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang mengatur pemilihan wali kota melalui pemilu, Heru tidak memberikan banyak komentar karena sedang dibahas di DPR RI bersama pemerintah pusat.
Bagikan
